Pemerintah Tak Lagi Pakai Istilah PPKM Darurat, Ini Penjelasan PPKM Level 1-4

Berikut ini penjelasan mengenai PPKM dengan level 1 sampai 4. Pemerintah tak lagi menggunakan istilah PPKM Darurat, melainkan jadi PPKM dengan level. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) Airlangga Hartarto mengungkap alasan di balik pergantian istilah PPKM Darurat menjadi PPKM dengan level level.

Airlangga mengatakan pergantian isitilah tersebut dilakukan guna mengikuti arahan dari Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO). Selain itu, pergantian istilah tersebut juga dikarenakan adanya permintaan dari para gubernur dan publik untuk mengubah istilah PPKM Darurat. "Terkait dengan level memang kita mengikuti apa yang diarahkan oleh WHO dan kita menggunakan dua level, yaitu level transmisi dan kapasitas respons," ujar Airlangga, dalam konferensi pers terkait perpanjangan PPKM Darurat, Rabu (21/7/2021).

"Istilah darurat itu memang kita harmonisasikan dengan level 1, 2, 3, 4 karena memang ini ada permintaan juga dalam ratas dengan para gubernur, dimana para gubernur juga mengusulkan bahwa istilahnya diubah. Demikian pula dari publik," imbuhnya. Airlangga menjelaskan bahwa terdapat kriteria kriteria yang dijadikan acuan dalam menentukan level di PPKM. Salah satunya kriterianya adalah kasus konfirmasi.

Dia mencontohkan suatu kota akan menerapkan PPKM level 4 apabila kasus konfirmasi positifnya per 100 ribu penduduk itu di atas 150. Kemudian tingkat perawatan per 100 ribu penduduk di atas 30. "Kemudian juga untuk kita melihat kemampuan terbatas daripada testing positif. Kemudian mendorong kontak tracing nya dan terkait dengan BOR nya," ungkapnya.

"Sehingga apabila salah satu dari kriteria tersebut yang kena, itu kita masukkan dalam level 4. Level 4 ini di Kemenkes ada secara harian sehingga kita juga menjaga berdasarkan data mingguannya sehingga kita bisa menentukan jumlah jumlah kotanya kemudian," imbuh Airlangga. Lebih lanjut, Airlangga menegaskan bahwa kriteria level PPKM sudah tercantum dengan jelas dalam Instruksi Mendagri. "Agar mendapatkan kejelasan antara kapan kita masuk dalam level 1, kapan level 2, dan kapan level 3, dan kapan level 4. Di dalam Inmendagri ini sudah kita bedakan antara level 4 dan level 3 dengan kriteria yang jelas dan diberikan jumlah target, karena ini penting untuk memonitor," tandasnya.

Berdasarkan Indikator Penyesuaian Upaya Kesehatan Masyarakat dan Pembatasan Sosial dalam Penanggulangan Pandemi Covid 19 yang ditetapkan Menteri Kesehatan mengacu Badan Kesehatan Dunia (WHO), daerah yang dilabeli dengan level 1 4 dijelaskan sebagai daerah dengan kondisi sebagai berikut: Terdapat kurang dari 20 kasus Covid 19/100 ribu penduduk Kurang dari 5 kasus Covid 19 dirawat di rumah sakit/100 ribu penduduk

Kurang dari 1 kasus Covid 19 meninggal/100 ribu penduduk Terdapat 20 50 kasus Covid 19/100 ribu penduduk 10 kasus Covid 19 dirawat di rumah sakit/100 ribu penduduk

<2 kasus Covid 19 meninggal/100 ribu penduduk Terdapat 50 150 kasus Covid 19/100 ribu penduduk 10 30 kasus Covid 19 dirawat di rumah sakit/100 ribu penduduk

5 kasus Covid 19 meninggal/100 ribu penduduk Lebih dari 150 kasus Covid 19/100 ribu penduduk Lebih dari 30 kasus Covid 19 yang dirawat di rumah sakit/100 ribu penduduk

Lebih dari 5 kasus Covid 19 meninggal/100 ribu penduduk Sejumlah daerah di Jawa Bali telah ditetapkan sebagai daerah PPKM level 3 dan 4 oleh pemerintah. Daftar tersebut tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2021.

Level 3 Level 4 Level 4

Level 3 Level 4 Level 3

Level 4 Level 3 Level 4

Level 3 Level 4 Level 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *